MBG: Bantuan atau Beban? Ketika 4,5 Miliar Titik MBG Setara Restoran Mewah, Kita Perlu Belajar Banyak Hal

BANGSAHEBAT.COM - Program MBG, atau Makan Bergizi Gratis, benar-benar menjadi salah satu topik terpanas di ruang publik Indonesia. Di satu sisi, program ini dipuji sebagai upaya konkret menjawab persoalan gizi, pendidikan, dan ketahanan sumber daya manusia menuju visi bangsa di masa depan. 

Di sisi lain, muncul sederet pertanyaan kritis yang belum terjawab secara tuntas. Pertanyaan itu bukan saja soal anggaran, tapi juga soal akuntabilitas, transparansi, serta tata kelola program yang begitu besar dan strategis.

Mari kita buka satu per satu dengan pendekatan jujur, lugas, dan penuh pertanyaan besar ala Opin Bangsa.

1. MBG Itu Apa, di Bawah Lembaga Apa, dan Diatur oleh Apa?

Program MBG sejatinya merupakan program nasional yang terintegrasi dengan berbagai sektor — pendidikan, kesehatan, pangan, dan ekonomi lokal — sebagai respons atas masalah gizi anak, ibu hamil, dan balita. 

Secara institusional, pelaksana program ini berada di bawah satu badan yang diberi mandat mengelola gizi nasional.
Namun satu hal yang terlihat jelas: aturan teknis pelaksanaannya sampai hari ini masih menjadi isu besar di ruang publik. Sebagai contoh, Ombudsman bahkan mendorong agar aturan pelaksanaan MBG diperkuat karena selama ini teknisnya sering improvisasi di lapangan tanpa standar baku yang jelas. 

Di sini kita baru mulai melihat problemnya: tidak cukup hanya merancang niat baik, tapi bagaimana implementasi dijamin secara hukum dan teknis — hal yang belum sepenuhnya dirasakan publik.

2. Angka 4,5 Miliar per Titik MBG: Realitas atau Mitologi?

Beberapa berita yang beredar di luar ruang publik— termasuk media sosial dan sumber yang tidak jelas asalnya — menyebut biaya pembangunan satu titik MBG bisa menembus Rp 4,5 miliar. Kalau benar, angka ini setara dengan pembangunan restoran mewah di ibu kota.

Program ini disebut dibiayai dari skema CSR BUMN, bukan melalui lelang tender seperti proyek infrastruktur umum. 

Itu berarti:

• Tidak ada proses lelang terbuka seperti yang biasa dilakukan di proyek pemerintah
• Tidak ada publikasi rinci kontrak dan perjanjian proyek
• Kontraktor dipilih langsung berdasarkan kebijakan CSR

Apakah itu artinya tidak ada ruang publik untuk mengaudit atau mengecek biaya-biaya tersebut secara transparan?
Kalau sumber itu benar, pertanyaan ini bukan lagi sekadar opini; ini menjadi persoalan kepercayaan publik atas pengelolaan biaya besar yang berimplikasi langsung pada uang rakyat.

Kita belum punya data resmi yang lengkap tentang berapa angka pastinya, siapa yang mendapat kontrak, dan bagaimana komponen biaya itu dibentuk — dan itu adalah problem serius.

3. Investor MBG: 1,5 Miliar untuk Bikin Titik? Realistis Atau Berbahaya?

Di luar pemberitaan mainstream, ada juga narasi yang sebarkan ide bahwa kalau ingin jadi “investor” MBG, biaya awalnya sekitar Rp 1,5 miliar untuk proses pembangunan. Ini mengundang kekhawatiran lain:

Kalau seorang investor membayar Rp 1,5 miliar untuk membangun satu titik, dan kemudian nanti diganti oleh negara sebesar Rp 4,5 miliar, ini bukan sekadar selisih angka. Ini potensi tanda bahwa kehadiran modal swasta — atas nama CSR atau investasi — bisa menjadi semacam “substitusi fungsi negara” dengan keuntungan besar bagi pemodal.

Dan itu bila benar bisa berarti:
✔ Investor berpeluang untung besar
❌ Negara membayar tiga kali lipat dari modal awal
❌ Uang pajak rakyat yang seharusnya untuk layanan dasar justru jadi pengembalian modal investor

Ini bukan isu kecil karena menyentuh keamanan fiskal negara dan keadilan dalam pengelolaan uang publik — padahal hal ini masih simpang siur di luar sana dan belum ada klarifikasi resmi yang gamblang.

4. Kenapa Ini Jadi Polemik dan Butuh Banyak Belajar?

Bangsa ingin bilang jujur: Bangsa sendiri belum sepenuhnya paham detail teknis dan regulasi MBG secara menyeluruh.

Kita tahu:
📌 MBG bukan sekadar program sosial biasa — ini melibatkan kepentingan gizi anak, ekonomi lokal, dan budaya pemberdayaan masyarakat. 
📌 Anggaran total program berjalan triliunan rupiah bahkan bisa ratusan triliun jika 82,9 juta penerima manfaat tercapai. 
📌 Ada laporan kasus kesehatan dan standar kualitas makanan yang masih menjadi sorotan dan perlu evaluasi.

Ini bukan kritik keras yang emosional. Ini kritik yang sadar bahwa kita perlu belajar bersama:

➡ Apa dasar hukum programnya?
➡ Siapa regulator dan pengawasnya?
➡ Bagaimana ruang partisipasi publik dalam mengawasi anggaran?
➡ Di mana transparansi biaya pembangunan setiap titik?
➡ Apakah ada evaluasi independen?

Belum ada jawaban publik yang tuntas atas pertanyaan-pertanyaan itu — dan itulah yang membuat opini masyarakat gampang terpecah antara pro dan kontra.

5. Jangan Diskusikan MBG Seperti Meme; Ini Bicara Masa Depan Bangsa

Terlepas dari kritik apapun, kita sepakat satu hal:

💬 Program MBG punya tujuan mulia — memperbaiki gizi dan sumber daya manusia bangsa. 
💬 Tapi niat baik tidak cukup tanpa bukti pelaksanaan yang kuat, transparan, dan akuntabel.

Kalau kita bicara tentang 4,5 miliar per titik MBG, atau 1,5 miliar modal awal investor, itu bukan hanya soal nominal. Ini soal nilai uang rakyat dan bagaimana negara menjamin hak rakyat atas kualitas layanan yang diharapkan.

Kritik bukan berarti menolak program. Kritik berarti:
👉 Kita ingin program seperti ini berjalan baik secara substantif, bukan hanya viral secara narasi
👉 Kita ingin laporan biaya dan regulasi dipahami publik, bukan hanya tersebar di sisi media berbayar
👉 Kita ingin anak makan bergizi, bukan sekadar angka capaian statistik

Bangsa Butuh Kejelasan, Bukan Simpang Siur

Bangsa berdiri di tengah kerumunan informasi yang simpang siur. Satu pihak bilang program ini hebat, satu pihak lain bilang mahal dan berisiko. Namun yang jelas: kita hidup di negara demokratis bukan hanya untuk merayakan program, tapi juga untuk mengawasi dan mengevaluasinya.

Bangsa tidak anti kritik, Bangsa hanya ingin lebih banyak belajar, lebih banyak bertanya, dan lebih banyak berdiskusi secara jernih.
Kita berharap:
📍 Ada penjelasan resmi lengkap soal angka biaya nyata setiap titik MBG
📍 Regulasi teknis program dipublikasi secara transparan
📍 Tata kelola CSR dan kontrak pembangunan tidak lagi gelap

Karena setidaknya satu hal pasti: Uang rakyat harus jelas manfaatnya, bukan sekadar angka yang jadi konten debat publik.