Ketika Kaderisasi Dipertanyakan: Perjalanan Politik Jokowi di PDI Perjuangan dan Simpul Masalah yang Membuat Semuanya Terasa Tidak Baik

BANGSAHEBAT.COM - Halo, Bangsa dan Rakyat.

Politik tidak selalu tentang menang dan kalah. Ada fase yang jauh lebih rumit: fase ketika semua pihak merasa tidak sepenuhnya benar, tetapi juga tidak sepenuhnya salah. Di titik inilah kita sedang berdiri ketika membicarakan kaderisasi Joko Widodo di PDI Perjuangan.

Nama Jokowi pernah menjadi simbol keberhasilan kaderisasi partai. Ia lahir dari bawah, dibesarkan oleh struktur, dan diantarkan hingga puncak kekuasaan. Namun hari ini, narasi itu terasa retak. Bukan karena satu kesalahan tunggal, melainkan karena rangkaian peristiwa yang membuat semuanya tampak serba tidak baik—bagi partai, bagi Jokowi, dan bagi publik.

Artikel PUTRI kali ini tidak bermaksud mencari kambing hitam. Kita akan menelusuri awal perjalanan politik Jokowi di PDI Perjuangan, memahami makna kaderisasi dalam konteks kekuasaan, lalu mengurai problem yang muncul dengan kepala dingin—tanpa menyudutkan siapa pun.

Awal yang Sederhana: Jokowi dan Pintu Masuk ke PDIP

Joko Widodo bukan lahir dari rahim elite politik. Ia bukan anak ideolog partai, bukan pula bagian dari dinasti kekuasaan. Ia adalah pengusaha mebel dari Solo yang masuk politik melalui pintu paling sunyi: kepercayaan lokal.

PDI Perjuangan melihat potensi itu. Pada 2005, Jokowi diusung sebagai Wali Kota Solo. Keputusan ini bukan tanpa risiko. Saat itu, Jokowi bukan kader struktural menonjol. Namun PDIP membaca satu hal penting: kedekatan autentik dengan rakyat.

Kemenangan Jokowi di Solo menjadi awal cerita besar. Ia memimpin dengan gaya sederhana, dialogis, dan minim jarak. Nama Jokowi mulai dikenal nasional—dan di titik inilah hubungan kader dan partai mulai memasuki fase baru.

Dari Daerah ke Nasional: Kader yang Tumbuh Terlalu Cepat

Kaderisasi idealnya adalah proses panjang: ideologi, struktur, loyalitas, lalu kekuasaan. Namun dalam kasus Jokowi, urutannya terasa melompat. Dari Wali Kota Solo, ia maju menjadi Gubernur DKI Jakarta, lalu Presiden Republik Indonesia—semuanya dalam waktu relatif singkat.

PDI Perjuangan mengusung, mengawal, dan memenangkan Jokowi. Ini fakta.

Namun kecepatan inilah yang kelak menjadi sumber dilema. Jokowi tumbuh menjadi figur nasional dengan legitimasi langsung dari rakyat, sementara proses internalisasi ideologis dan struktural tidak selalu berjalan seiring dengan eskalasi kekuasaan.

Ini bukan kesalahan personal. Ini lebih tepat disebut ketegangan alamiah antara kaderisasi partai dan kekuasaan eksekutif.

Ketika Presiden Lebih Besar dari Partai

Menjadi presiden berarti memimpin seluruh bangsa, bukan satu partai. Di titik ini, Jokowi berada dalam posisi yang rumit. Ia harus berdiri di atas semua golongan, sementara PDI Perjuangan tetap bergerak sebagai entitas politik dengan kepentingan elektoral dan ideologis.

Di sinilah jarak mulai terasa.

Bukan karena Jokowi meninggalkan partai, dan bukan pula karena partai menolak presiden. Tetapi karena fungsi kekuasaan dan fungsi kaderisasi berjalan di rel yang berbeda.

Publik melihat Jokowi sebagai figur negara. Partai melihat Jokowi sebagai kader. Dua perspektif ini sah, namun sering kali saling bertabrakan dalam praktik.

Kaderisasi yang Diuji oleh Kekuasaan Panjang

Sepuluh tahun berkuasa bukan waktu singkat. Dalam periode itu, dinamika politik berubah, kepentingan berlapis, dan regenerasi menjadi isu krusial.

Di sisi partai, muncul kebutuhan menegaskan kembali garis ideologi dan kepemimpinan internal. Di sisi Jokowi, muncul kebutuhan menjaga stabilitas, keberlanjutan kebijakan, dan warisan pemerintahan.

Ketika dua kebutuhan ini tidak selalu bertemu, yang lahir adalah persepsi publik bahwa hubungan keduanya merenggang.

Padahal, sering kali yang terjadi bukan konflik terbuka, melainkan perbedaan logika kekuasaan.

Mengapa Semuanya Terasa Tidak Baik?

Bangsa dan Rakyat,

Rasa “tidak baik” yang kita tangkap hari ini bukan berasal dari satu peristiwa. Ia lahir dari akumulasi:

• Kader yang tumbuh melampaui struktur
• Partai yang ingin menjaga marwah ideologi
• Kekuasaan negara yang menuntut kompromi luas
• Publik yang menilai politik dengan emosi dan ekspektasi tinggi

Dalam situasi seperti ini, siapa pun yang berdiri akan tampak salah dari sudut tertentu.

Bukan Tentang Pengkhianatan, Tapi Tentang Batas

Penting untuk ditegaskan: kisah ini bukan cerita pengkhianatan. Ini adalah cerita tentang batas—batas antara kader dan presiden, antara partai dan negara, antara loyalitas dan tanggung jawab konstitusional.

Jokowi tidak bisa sepenuhnya menjadi kader ketika ia adalah kepala negara. PDI Perjuangan tidak bisa sepenuhnya menjadi negara ketika ia adalah partai politik.

Di sinilah kaderisasi diuji, bukan hanya pada individu, tetapi pada sistem politik itu sendiri.

Pelajaran Politik yang Mahal

Dari perjalanan ini, ada pelajaran penting bagi demokrasi Indonesia:

• Kaderisasi tidak cukup hanya melahirkan pemimpin, tetapi juga menyiapkan transisi kekuasaan
• Partai perlu merancang relasi yang sehat dengan kader yang menjadi pejabat publik
• Kekuasaan perlu disertai mekanisme komunikasi yang jujur dan setara

Tanpa itu, relasi yang awalnya penuh harapan akan selalu berakhir dalam rasa canggung.

Bangsa dan Rakyat,

Kisah Jokowi dan PDI Perjuangan adalah kisah tentang keberhasilan sekaligus ujian. Ia membuktikan bahwa kaderisasi bisa melahirkan presiden. Namun ia juga menunjukkan bahwa kaderisasi tidak berhenti di kemenangan.

Ketika hari ini semuanya terasa tidak baik, mungkin yang perlu kita lakukan bukan mencari siapa yang salah, tetapi memahami bahwa politik memang sering berjalan di wilayah abu-abu.

Dan di wilayah itulah, kedewasaan demokrasi diuji.

Saya PUTRI. Sampai jumpa di Spesial Politik berikutnya.