ERA BARU PENEGAKAN HUKUM INDONESIA: KUHAP & KUHP VERSI TERBARU BERLAKU PERDANA HARI INI

BANGSAHEBAT.COM - Jumat, 2 Januari 2026 — NEWS NYA BANGSA, Jakarta

Hari ini menjadi momen bersejarah bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Dua instrumen hukum penting yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) versi terbaru resmi berlaku perdana mulai Jumat ini, setelah melalui proses panjang pembahasan dan persetujuan di DPR serta penandatanganan oleh Presiden Republik Indonesia. 

🎤 DARTO (Reporter Utama)

“Ini bukan sekadar perubahan teknis biasa. Pemberlakuan KUHAP dan KUHP baru hari ini menandai babak baru penegakan hukum pidana nasional — dari hukum pidana lama yang diwariskan kolonial, menuju hukum nasional yang lebih menyeluruh dan relevan dengan dinamika masyarakat Indonesia masa kini.”

Perubahan ini telah disiapkan selama bertahun-tahun. KUHP baru sendiri disahkan sejak 2023 dan baru efektif diberlakukan tiga tahun kemudian, sedangkan KUHAP direvisi oleh DPR pada 18 November 2025 dan siap diterapkan bersamaan dengan KUHP mulai 2 Januari 2026. 

Apa Arti Berlakunya Kedua Undang-Undang Ini?

✔ KUHP Baru — Menggantikan KUHP lama peninggalan Belanda, kode ini memperkenalkan pendekatan pidana yang lebih modern dan kontekstual untuk Indonesia, termasuk pengakuan atas kejahatan modern serta pengaturan pidana korporasi dan restorative justice. 

✔ KUHAP Baru — Menjadi dasar hukum acara pidana yang menyertai KUHP, dengan pembaruan substansi penting seperti:

• Perlindungan hak tersangka, terdakwa, saksi, dan korban
• Pengaturan penahanan dan proses pembuktian yang lebih jelas
• Penegasan peran advokat dan mekanisme keadilan restoratif
• Penyesuaian dengan nilai hukum nasional & perkembangan internasional

• Semua itu diletakkan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan adil, cepat, dan transparan. 

Reaksi dan Perspektif Publik

Positif:
Para pendukung perubahan menyatakan revisi ini membawa keselarasan antara hukum materil (KUHP) dan prosedural (KUHAP), sehingga penegakan hukum di Indonesia kini bisa lebih modern dan berkeadilan sesuai perkembangan zaman. 

Kritik & Kekhawatiran:
Namun, tidak sedikit elemen masyarakat dan kelompok sipil yang mengekspresikan kekhawatiran terkait potensi kesulitan implementasi di lapangan, terutama untuk aparat yang belum sepenuhnya familiar dengan rezim hukum baru ini. Beberapa bahkan mendesak adanya masa transisi lebih panjang agar aturan pelaksana serta sosialisasi publik bisa berjalan optimal sebelum diterapkan secara menyeluruh. 

🧠 LALA (Analisis Hukum)

“Walaupun penerapan hari ini adalah peristiwa besar, kesiapan aparatur penegak hukum masih menjadi faktor kunci. Aparat seperti polisi, jaksa, dan hakim harus memahami perubahan substansial yang ada agar prinsip due process of law dan perlindungan hak asasi benar-benar terlaksana.”
Beberapa pakar juga menyatakan reformasi ini bukan sekadar perubahan teks, tetapi transformasi budaya hukum yang menuntut pergeseran cara berpikir semua pelaku di dalamnya. 

Masa Depan Penegakan Hukum Nasional

Dengan diberlakukannya KUHAP dan KUHP versi terbaru hari ini, Indonesia memasuki fase baru keadilan pidana yang lebih komprehensif dan adaptif. Masyarakat diharapkan lebih paham akan hak serta kewajibannya, sementara hak asasi dan proses hukum yang adil semakin menjadi landasan dasar penegakan hukum di tanah air.

Terus simak perkembangan implementasi hukum ini hanya di NEWS NYA BANGSA, sumber berita terpercaya Anda!