MENUNGGU ARAHAN KORTAS TIPIKOR: ANTARA TUNTAS PENYIDIKAN DAN HARAPAN KEADILAN

BANGSAHEBAT.COM - Kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Provinsi Riau kembali menjadi sorotan. Penyidik Polda Riau disebut masih menunggu arahan lanjutan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Mabes Polri dalam menentukan penetapan tersangka dalam perkara ini. 

Dalam dialog RBR kali ini, Rama, Bono, dan Ranti membedah dinamika penanganan kasus, tantangan proses hukum, respons publik, dan bagaimana integritas penegakan hukum diuji di ranah nyata. 

Dialog RBR

Rama:
Guys, aku lihat berita terbaru soal kasus korupsi SPPD fiktif di DPRD Riau. Penyidik masih nunggu arahan dari Kortas Tipikor buat menetapkan tersangka. Kok bisa lama banget ya? Apa yang sebenernya terjadi? 

Bono:
Intinya sekarang penyidik Polda Riau emang udah jalanin proses panjang. Tapi buat menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang kompleks seperti ini, mereka perlu koordinasi dengan Kortas Tipikor di Mabes Polri. Itu semacam mekanisme hukum agar penetapan tersangka itu kuat dan tidak mudah dibantah nantinya. 

Ranti:
Kalau aku dengar istilah Kortas Tipikor, itu semacam koordinator tindak pidana korupsi, ya? Emang kenapa harus nunggu dari situ dulu? Apa penyidik di Polda gak cukup bukti?

Bono:
Bukan soal bukti kurang atau tidak profesional, Ranti. Seringkali kasus seperti ini melibatkan banyak aktor dan bukti yang besar—ada aset, dokumen, puluhan atau ratusan saksi, bahkan audit kerugian negara yang rumit. Penyidik perlu arahan gelar perkara dari Kortas yang punya kewenangan strategis untuk pastikan semuanya sesuai prosedur. 

Rama:
Aku baca beberapa berita lama soal kasus ini. Kerugian negara awalnya disebut tinggi banget, ada yang disebut hingga hampir Rp196 miliar. Itu bukan jumlah kecil! 

Bono:
Iya, betul. Selain itu, penyidik juga sudah periksa mantan Sekwan DPRD Riau—yang konon jadi tokoh sentral dalam dugaan SPPD fiktif itu—beberapa kali sebelumnya. Pemeriksaan saksi sampai ratusan orang, audit BPKP, hingga penyitaan aset sudah dilakukan. 

Ranti:
Jadi meskipun sudah banyak langkah itu, kenapa tetap harus menunggu gelar perkara dari Kortas Tipikor? Kan seharusnya penyidik juga bisa langsung tetapkan tersangka kalau bukti kuat?

Bono:
Gelar perkara itu semacam tahapan formal penting. Ini diperlukan supaya penetapan tersangka punya dasar hukum yang kuat dan tahan uji di praperadilan atau pengadilan nantinya. Kalau langsung menetapkan tanpa arahan dari Kortas, bisa berisiko dilemahkan oleh tersangka dalam proses hukum berikutnya.

Rama:
Wow, jadi ini bukan sekadar hitungan administratif ya? Ini soal mendapatkan payung hukum yang tepat supaya kasusnya tahan banting dari gangguan hukum?

Bono:
Tepat. Apalagi kasus SPPD fiktif ini sudah jadi sorotan publik sejak lama. Kalau proses penetapan tersangka tidak cermat, bisa dianggap sebagai langkah yang gegabah. Itu bisa dimanfaatkan pihak lain buat mempertanyakan legalitasnya nanti. 

Ranti:
Tapi kan dari sudut pandang masyarakat, “kenapa ini lama banget?” Orang bisa aja merasa penegakan hukum lambat atau bahkan pilih kasih.

Bono:
Betul, itu risiko persepsi publik. Ketika proses hukum lambat, masyarakat bisa merasa penegak hukum tidak tegas, padahal sebenarnya penyidik dan penegak hukum bekerja sesuai prosedur yang ketat agar putusan nanti kuat di pengadilan. 

Rama:
Aku kok jadi berpikir, proses hukum kayak gini ibarat film panjang ya? Ada banyak babak yang harus dilewati supaya endingnya sah.

Bono:
Hukum memang membutuhkan ketelitian. Ada audit, gelar perkara, pengelompokan peran tersangka, analisis aliran uang, hingga uji bukti. Semua itu perlu disinergikan dengan kebijakan Kortas Tipikor supaya nanti kalau kasus ini dibawa ke pengadilan, alat bukti dan prosedurnya tidak goyah. 

Ranti:
Kalau misalnya ada nama yang baru muncul sebagai tersangka selain mantan Sekwan, itu juga harus lewat proses itu ya?

Bono:
Iya, setiap orang yang potensial jadi tersangka perlu proses yang sama. Itu supaya keadilan tidak hanya tegas, tapi juga terukur dan sesuai kaidah hukum. Kesalahan langkah di awal bisa membatalkan keseluruhan proses penegakan hukum. 

Rama:
Aku baca beberapa kasus lain juga sempat menetapkan tersangka lebih cepat. Itu berarti kasusnya relatif mudah?

Bono:
Tidak selalu. Sederhana atau kompleksnya sebuah kasus menentukan tingkat kecermatan proses hukum yang diperlukan. Kalau alat bukti sudah sangat kuat dan jelas, penetapan cepat bisa dilakukan. Tapi kalau kasusnya melibatkan banyak pihak dan bukti yang saling silang, penegak hukum akan hati-hati. 

Ranti:
Kalau menurut kalian, dari proses seperti ini, apa yang bisa dipelajari publik?

Bono:
Publik bisa melihat bahwa hukum itu bukan sekadar cepat, tapi juga adil dan akurat. Tebang pilih dalam penanganan kasus sering jadi tudingan, tapi di balik itu ada ketentuan hukum yang harus dipenuhi semua pihak—supaya tidak hanya menghukum, tapi juga memberi kepastian hukum. 

Rama:
Aku jadi ngerti bahwa proses hukum itu bukan perlombaan kecepatan, tapi perlombaan kebenaran.

Ranti:
Iya nih, kita sebagai masyarakat juga harus sabar, bukan cuma nunggu sensasi berita. Kita mesti cari info yang utuh dan paham konteksnya.

Bono:
Betul. Karena kalau publik paham cara kerja hukum, kita bisa mengurangi kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan pada lembaga penegak hukum tanpa mengabaikan kritik produktif. 

Dialog RBR ini membahas perkembangan terbaru kasus dugaan korupsi SPPD fiktif di Sekretariat DPRD Riau, di mana penyidik Polda Riau masih menunggu arahan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Mabes Polri sebelum menetapkan tersangka secara resmi. 

Diskusi RBR menyoroti tantangan proses hukum, perlunya gelar perkara untuk memperkuat dasar hukum penetapan tersangka, serta pentingnya pemahaman publik terhadap mekanisme penegakan hukum demi keadilan yang akurat dan tidak terburu-buru.