Kepala Daerah Mau Dipilih DPRD? Kalau Begitu, Rakyat Tinggal Nonton Demokrasi – KATA PAK LURAH WAGUYO

BANGSAHEBAT.COM - Isu itu kembali berembus: kepala daerah dipilih DPRD, bukan langsung oleh rakyat. Katanya demi efisiensi, demi menekan biaya politik, demi stabilitas pemerintahan. Di kota, wacana itu dibahas rapi di ruang berpendingin. Tapi di desa, wacana itu jatuh ke tanah—menghantam rasa keadilan orang-orang yang selama ini hanya punya satu kebanggaan politik: hak memilih pemimpinnya sendiri.

Di balai desa, selepas magrib, Pak Lurah Waguyo duduk menatap halaman. Wajahnya tenang, suaranya pelan, tapi pikirannya jauh. Demokrasi yang selama ini dirasakan warga—datang ke TPS, mencoblos, lalu menuntut janji—perlahan terasa hendak dijauhkan.

Dialog Pak Lurah Waguyo

Pak Lurah Waguyo:
“Katanya dipilih DPRD biar murah. Tapi sejak kapan demokrasi diukur dari harga, bukan dari nilai?”

Bu Ngatini:
“Orang kota bilang biaya pilkada itu mahal, Pak. Banyak konflik.”

Pak Lurah Waguyo:
“Konflik itu tanda rakyat masih peduli. Yang berbahaya itu kalau rakyat sudah tidak diajak, tapi dipaksa menerima.”

Sutini (penasaran):
“Pak Lurah, DPRD kan wakil rakyat juga. Bedanya apa?”

Pak Lurah Waguyo:
“Bedanya di jarak, Nduk. DPRD itu jauh. Rakyat itu dekat.
Kalau bupati dipilih rakyat, dia ingat jalan berlubang.
Kalau dipilih DPRD, yang diingat lorong gedung.”

Sutini terdiam, mencoba mencerna.

Bu Ngatini:
“Tapi katanya supaya kepala daerah tidak terjebak politik uang.”

Pak Lurah Waguyo (menghela napas):
“Politik uang itu penyakit. Tapi jangan menyembuhkan penyakit dengan mematikan pasien.”

Pak Lurah Waguyo:
“Kalau kepala daerah dipilih DPRD, kesetiaan itu bergeser.
Dari rakyat ke fraksi.
Dari janji kampanye ke lobi-lobi.”

Bu Ngatini:
“Jadi rakyat hanya penonton?”

Pak Lurah Waguyo:
“Bukan hanya penonton, Bu. Lama-lama jadi penanggung akibat.”

Sutini:
“Pak, nanti kalau bupati salah, rakyat protes ke siapa?”

Pak Lurah Waguyo:
“Ke baliho yang sudah diturunkan. Ke spanduk yang sudah sobek.
Karena yang memilih bukan mereka.”

Pak Lurah Waguyo:
“Pemimpin yang dipilih rakyat masih punya rasa malu.
Pemimpin yang dipilih elit hanya takut kehilangan dukungan elit.”

Bu Ngatini:
“Katanya ini jalan tengah, Pak.”

Pak Lurah Waguyo:
“Dalam demokrasi, jalan tengah bukan berarti mengurangi hak rakyat.”

Pak Lurah Waguyo:
“Dulu kita belajar mencoblos dari pilkada. Anak muda belajar bertanya, membandingkan, mengkritik.
Kalau itu diambil, generasi berikutnya belajar apa?”

Sutini:
“Belajar pasrah?”

Pak Lurah Waguyo (mengangguk pelan):
“Itu yang paling berbahaya.”

Pak Lurah Waguyo:
“Negara ini besar karena rakyatnya merasa punya suara.
Kalau suara itu diwakilkan terus, lama-lama hilang rasa memiliki.”

Bu Ngatini:
“Kalau alasannya efisiensi anggaran?”

Pak Lurah Waguyo:
“Kurangi proyek yang tak perlu.
Perbaiki sistem hukum.
Jangan hak memilih yang dikorbankan.”

Sutini:
“Jadi menurut Pak Lurah…?”

Pak Lurah Waguyo (tegas, tapi tenang):
“Kalau kepala daerah dipilih DPRD, itu bukan kemunduran teknis.
Itu kemunduran batin demokrasi.”

Demokrasi memang mahal. Tapi kehilangan demokrasi jauh lebih mahal.
Bagi desa, pilkada bukan sekadar urusan kota dan provinsi. Ia adalah pengikat harapan—bahwa suara kecil pun masih dihitung.

Dan dari bangku kayu di balai desa, Pak Lurah Waguyo menutup dengan kalimat sederhana, tapi menggema:

“Rakyat itu bukan beban demokrasi. Rakyat adalah alasannya.”