Ilmu Politik “REMOTE TV”: Siapa yang Pegang Tombol Kekuasaan?

BANGSAHEBAT.COM - Ilmu Politik REMOTE TV ala KORENYA membedah siapa sebenarnya yang memegang kendali kekuasaan politik, bagaimana rakyat sering hanya jadi penonton, dan bagaimana demokrasi bisa direbut kembali ke tangan publik.

Pembuka Reflektif KORENYA: Politik di Ruang Tamu Bangsa

Bayangkan politik seperti televisi di ruang tamu.
Layarnya besar, suaranya keras, acaranya ramai.
Debat, pidato, kampanye, konflik—semua tayang setiap hari.

Tapi pertanyaan mendasarnya sederhana:
siapa yang memegang remote?

Rakyat duduk di sofa.
Politisi tampil di layar.
Namun tombol power, volume, dan channel sering kali bukan di tangan pemilik rumah.

Di sinilah Ilmu Politik REMOTE TV bekerja—sebuah cara memahami demokrasi bukan dari pidato megah, tapi dari siapa yang bisa mengganti saluran kekuasaan sesuka hati.

Apa Itu Ilmu Politik “REMOTE TV”?

Ilmu Politik REMOTE TV adalah metafora politik modern, di mana:

• Televisi = negara dan sistem politik
• Acara TV = kebijakan, konflik elite, drama parlemen
• Remote = kendali kekuasaan
• Penonton = rakyat
• Stasiun TV = partai, oligarki, kepentingan ekonomi

Dalam demokrasi ideal, rakyatlah pemegang remote.
Namun dalam praktik, remote sering berpindah tangan—diam-diam, halus, dan tanpa disadari.

Tombol-Tombol Politik: Mengapa Remote Itu Berbahaya

Remote kecil, tapi menentukan segalanya.

1. Tombol Power: Siapa Bisa Mematikan Suara Rakyat

Ketika kritik dibungkam, demonstrasi dilemahkan, atau aspirasi diabaikan, itu tanda:

tombol power tidak lagi di tangan publik.

Rakyat boleh bicara, tapi suaranya tidak menyalakan apa pun.

2. Tombol Volume: Ada yang Dibesarkan, Ada yang Dikecilkan

Isu tertentu dibesar-besarkan.
Isu lain dipelankan, bahkan disenyapkan.

Korupsi bisa dikecilkan.
Pencitraan bisa dibesarkan.

Itulah politik volume—bukan soal kebenaran, tapi soal siapa yang memutar knop suara.

3. Tombol Channel: Ganti Isu Saat Terdesak

Ketika satu skandal muncul, saluran segera diganti:

• dari isu ekonomi ke isu moral,
• dari kebijakan gagal ke drama personal,
• dari kritik ke hiburan politik.

Rakyat jarang sadar bahwa salurannya sudah berpindah.

Rakyat sebagai Penonton: Demokrasi yang Duduk Terlalu Lama

Dalam banyak negara berkembang demokrasi, rakyat diposisikan sebagai:

• penonton setia,
• penggemar fanatik,
• bukan pengendali.

Pemilu hanya dianggap:

“Saat remote dipinjamkan sebentar.”

Setelah itu?
Remote kembali ke tangan elite, sponsor, pemodal, atau koalisi kepentingan.

Demokrasi pun berubah:
bukan partisipasi, melainkan hiburan lima tahunan.

Siapa yang Sebenarnya Pegang Remote Politik?

1. Elite Partai

Partai seharusnya perpanjangan tangan rakyat.
Namun ketika kader kalah oleh “tokoh instan”, remote berpindah.

Keputusan tak lagi ideologis, tapi pragmatis.

2. Pemodal dan Oligarki

Mereka tidak tampil di layar.
Namun merekalah yang:

• memilih acara,
• menentukan jam tayang,
• bahkan menentukan siapa pemerannya.

Politisi hanya aktor kontrak.

3. Opini yang Direkayasa

Algoritma, buzzer, framing media—semua bisa menjadi remote tak kasat mata.

Rakyat merasa memilih, padahal hanya menekan tombol yang sudah diarahkan.

Bahaya Politik REMOTE TV Jika Dibiarkan

Jika remote terus menjauh dari rakyat, yang terjadi adalah:

• Demokrasi menjadi formalitas
• Partisipasi berubah jadi ilusi
• Politik kehilangan makna kebangsaan

Lebih berbahaya lagi:
rakyat bisa lelah, apatis, lalu menyerahkan sepenuhnya kendali.

Dan ketika rakyat berhenti peduli,
kekuasaan selalu menemukan cara menjadi absolut.

Filosofi KORENYA: Remote Harus Kembali ke Pemilik Rumah

Negara bukan studio TV.
Rakyat bukan figuran.
Politisi bukan pemilik rumah.

Dalam filosofi KORENYA:

Yang tinggal di rumah, dialah pemilik remote.

Pemilu bukan akhir, tapi awal.
Pengawasan bukan ancaman, tapi tanggung jawab.
Kritik bukan kebencian, tapi cinta pada bangsa.

Bagaimana Rakyat Merebut Kembali Remote Politik?

1. Sadar Sedang Ditontonkan Apa

Kesadaran politik adalah langkah pertama.
Jangan langsung terpancing setiap tayangan.

Tanya:

• siapa untung?
• siapa rugi?
• siapa yang menyetel acara ini?

2. Aktif Setelah Pemilu

Demokrasi tidak berhenti di bilik suara.
Ia hidup di:

• diskusi publik,
• pengawasan kebijakan,
• keberanian bertanya.

3. Menuntut Ideologi, Bukan Sekadar Hiburan

Politik bukan sinetron.
Jika partai tak punya arah, ganti saluran—secara konstitusional.

Ilmu Politik REMOTE TV dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

Indonesia terlalu besar untuk hanya jadi penonton.
Terlalu beragam untuk dikendalikan satu remote.
Terlalu berharga untuk dijadikan tontonan elite.

Demokrasi sehat bukan soal siapa paling sering tampil,
tapi siapa paling bertanggung jawab.

Penutup Reflektif KORENYA: Matikan TV, Nyalakan Kesadaran

Kadang solusi terbaik bukan mengganti saluran.
Tapi mematikan TV sejenak dan berpikir.

Apakah kita masih memegang remote?
Atau hanya menikmati acara yang dipilihkan?

Karena dalam politik,
yang kehilangan remote,
perlahan akan kehilangan rumahnya sendiri.

Dan Indonesia,
bukan rumah kontrakan kekuasaan.
Ia adalah rumah bersama.