80 % PEJABAT KORUPSI? ANTARA REALITAS, CELAAN, DAN HARAPAN PERUBAHAN

BANGSAHEBAT.COM - Berita viral dalam beberapa hari terakhir mengangkat pernyataan Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, yang menyatakan persetujuannya terhadap pandangan putra Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa sekitar 80 % pejabat di Indonesia memiliki mental “nyolong”. 

Pandangan ini memicu diskusi luas tentang integritas birokrasi, norma moral, serta harapan publik terhadap pejabat negara. Dalam dialog RBR berikut, Rama, Bono, dan Ranti mengeksplorasi isu ini secara kritis, reflektif, namun tetap melihat konteks sistemik yang lebih luas. 

Dialog RBR

Rama:
Eh, kemarin aku lihat berita tentang Susi Pudjiastuti yang setuju dengan pernyataan anak Menteri Keuangan bahwa 80 % pejabat itu punya mental maling. Serius banget pernyataannya, bahkan katanya bisa lebih dari itu! 

Bono:
Ya, itu jadi perbincangan hangat di ruang publik. Pernyataan Yudo Sadewa sebelumnya memang luar biasa tajam—mengatakan sebagian besar pejabat di republik ini melakukan korupsi atau punya perilaku koruptif. Lalu Susi bilang, “Bener banget, bahkan mungkin lebih.” 

Ranti:
Tapi wah…80 %? Itu kayak 4 dari 5 pejabat! Apa iya bisa separah itu? Kok aku merinding juga dengarnya.

Rama:
Iya, aku juga langsung kepikiran—apa dasar angka itu? Atau itu cuma perasaan tajam di media sosial?

Bono:
Menurutku, dua hal ini perlu dibedah: angka 80 % itu retoris atau faktual? dan apa maksud sebenarnya dari kritik itu? Ini bukan soal menghina pejabat sepihak, tapi lebih ke kebanyakan orang sudah terlalu sering melihat praktik buruk sehingga muncul persepsi seperti itu. 

Ranti:
Kalau begitu, berarti ini bukan sekadar tuduhan terhadap individu tertentu ya?

Bono:
Betul. Kritik yang lebih mendalam sebenarnya menyoroti budaya birokrasi dan kecenderungan praktis yang sering terjadi di banyak lembaga publik. Bukan hanya soal uang. Itu bisa juga berupa nepotisme, mark-up anggaran, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan fasilitas yang sebetulnya terlihat normal. 

Rama:
Aku ingat Susi juga bilang kalau pengadaan pemerintah, banyak mark-up minimal 50 %—itu bukan kecil juga! 

Ranti:
Jadi menurut Susi, korupsi itu bukan sekadar “ambil duit negara”, tapi lebih luas lagi?

Bono:
Tepat. Itu jauh lebih problematik. Bukan hanya uang langsung, tapi sistem dan mentalitas. Dan itu bukan hanya kritik ‘pembenci birokrat’, tapi orang yang pernah berada di dalam kabinet—jadi dia paham seluk-beluknya. Susi sendiri pernah menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dan dikenal punya gaya blak-blakan soal etika dan birokrasi. 

Rama:
Kalau dalam konteks ini, kita sebagai publik harus fokus ke apa?

Bono:
Aku lihat ada beberapa hal penting:

1. Persepsi vs Faktanya. Angka 80 % bisa jadi bukan hasil survei ilmiah, tapi bagian dari metafora tajam untuk menunjukkan kondisi yang dirasakan publik.
2. Mengkritik tanpa data jelas itu berbahaya, tapi itu juga menyadarkan kita tentang urgensi reformasi birokrasi.
3. Melihat dari sisi struktural, bukan sekadar moral pejabat.

Ranti:
Kalau bicara soal struktur, apa maksudnya?

Bono:
Korupsi dan perilaku tidak etis itu tidak muncul dari ruang hampa. Banyak faktor struktural seperti lemahnya pengawasan internal, kode etik yang tidak ditegakkan, serta budaya yang meremehkan integritas. Itu yang harus dibenahi, bukan hanya mencari kambing hitam.

Rama:
Iya juga ya. Aku sendiri kadang mikir, perang melawan korupsi itu bukan hanya tanggung jawab KPK, tapi semua institusi harus punya sistem yang kuat.

Ranti:
Tapi kalau orang dengar “80 % pejabat korup”, pasti langsung shock. Kan itu bikin orang nggak percaya lagi pada pemerintahan?

Bono:
Itu risiko besar sebuah pernyataan tajam di ruang publik. Ia bisa membuka diskusi sehat, tapi juga bisa memecah kepercayaan jika dibaca secara literal tanpa konteks. Kritik harus dibarengi dengan upaya konkret memperbaiki sistem.

Rama:
Kalau menurut kalian, berapa sih persentase pejabat yang benar-benar korupsi di Indonesia?

Bono:
Kalau aku bilang, angka persentase itu rumit. Kita tidak punya data survei nasional yang valid untuk angka seperti itu. Yang jelas, kasus korupsi yang terungkap hanya puncak gunung es. Banyak perilaku sistemik yang sulit diukur dalam statistik sederhana.

Ranti:
Jadi Susi dan Yudo itu lebih sedang bilang, “Ayo kita lihat mental budaya kita,” bukan menuduh individu spesifik?

Bono:
Lebih ke arah itu. Kritik mereka mencerminkan frustrasi publik terhadap korupsi secara umum, bukan tuduhan hukum terhadap semua pejabat. Publik perlu paham batas antara kritik moral dan tuduhan pidana.

Rama:
Iya, aku jadi lebih paham bahwa kritik itu bisa memicu perubahan, asal cara bicaranya terarah dan tidak menjatuhkan tanpa bukti.

Ranti:
Trus kita sebagai warga biasa bisa apa? Cuma nonton dan heran?

Bono:
Tidak. Jadi bagian dari solusi adalah:
📌 Berpikir kritis terhadap informasi viral.
📌 Mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui suara yang konstruktif.
📌 Terlibat dalam diskusi yang membangun, bukan sekadar provokasi.

Rama:
Kalau begitu, kritik semacam ini bisa jadi momentum kebangkitan publik?

Bono:
Betul, kalau dibaca sebagai panggilan untuk bertindak—bukan semata hinaan. Birokrasi dan pejabat adalah bagian kita. Kita yang memilih mereka, kita yang berinteraksi dengan sistem itu. Jadi perubahan itu harus datang dari dua arah: reformasi internal birokrasi dan literasi publik yang baik.

Ranti:
Eh, aku jadi pengen tahu lebih banyak tentang apa yang bisa kita lakukan selain komentar di media sosial nih!

Bono:
Itu bagus. Dimulai dari edukasi, dukung organisasi antikorupsi, pahami mekanisme pengawasan publik seperti LHKPN, hingga ikut memilih pemimpin yang punya rekam jejak integritas.

Rama:
Wah, ternyata pembicaraan soal 80 % itu membuka banyak pintu diskusi ya… bukan sekadar angka ngejut!

Bono:
Tepat. Angka itu sebenarnya jadi pemantik—supaya kita tidak hanya bertanya “Benarkah?” tapi “Kenapa bisa begini?” dan “Apa yang bisa kita lakukan bersama?”

Ranti:
Jadi, debat kita nggak usah berhenti di kritik tajam, tapi lanjut introspeksi diri juga!

Bono:
Itulah esensi yang sesungguhnya. Kritik adalah bentuk cinta pada negara, selama dimaksudkan untuk membangun, bukan merusak.

Dialog RBR ini mengupas pernyataan Susi Pudjiastuti yang setuju dengan kritik tajam putra Menkeu Purbaya bahwa 80 % pejabat memiliki mental korupsi, dengan gambaran bahwa ini lebih menjadi kritik sistemik terhadap budaya birokrasi daripada tuduhan pidana. RBR menekankan pentingnya konteks, literasi publik, dan reformasi struktural untuk memperbaiki birokrasi Indonesia.